Cileunyi, Kabupaten Bandung — Rabu, 25 Februari 2026.
Reses II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di GOR Kantor Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat menghadirkan tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk mendengarkan aspirasi warga.
Acara dihadiri oleh unsur pemerintah desa, antara lain Ketua dan perangkat desa, pengurus BPD Desa Cibiru Hilir, kader PKK Desa Cibiru Hilir, tokoh agama, Babinsa, serta tamu undangan lain. Kehadiran anggota dewan dari Fraksi Nasdem pada kesempatan ini disambut antusias warga.
Dalam sambutannya, Dra. Hj. Tia Fitriani menyampaikan fokus program dan usulan kebijakan yang menjadi perhatian di daerah pemilihannya. Pokok-pokok yang ia tekankan meliputi:
Pembangunan infrastruktur jalan hingga pelosok permukiman perkotaan dan peningkatan jaringan irigasi untuk seluruh wilayah pertanian.
Mendorong terciptanya ekosistem ekonomi pertanian organik melalui konektivitas antara kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Peningkatan layanan pendidikan mulai SD, SMP, SMA, hingga SMK negeri.
Pengembangan lapangan kerja baru lewat dorongan investasi berwawasan tata ruang industri serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pengembangan industri pengobatan yang berbasis kearifan lingkungan.
Dalam sesi wawancara usai acara, Ibu Tia menyatakan rasa syukur atas sambutan warga dan menekankan pentingnya kesadaran kebangsaan serta keberlanjutan pembangunan desa. Ia mengatakan, “Alhamdulillah hari ini saya hadir di desa Cibiru Hilir, difasilitasi oleh pak kades, juga dihadiri oleh bu kades sebagai ketua Tim Penggerak PKK. Di desa ini luar biasa dan penerimaannya hangat. Beberapa agenda sudah saya sampaikan. Saya tidak akan pernah bosan mengingatkan dan mengajak masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Saat ini memang banyak goncangan; globalisasi berjalan cepat — itu yang selalu saya tekankan. Saya juga terus ingatkan, setiap kesempatan kita jaga kebersihan. Aspirasi yang muncul mirip dengan desa-desa lain: berkurangnya dana desa sangat memengaruhi proses pembangunan. Selain itu, perubahan regulasi di Pemprov Jabar menyulitkan kepala desa ketika perencanaan yang sudah dibuat harus tertunda karena anggaran tak tersedia. Ibu-ibu kader PKK juga mengeluhkan tidak bisa melaksanakan pelatihan karena tidak ada anggaran. Ini perlu perhatian bersama. Insya Allah bapak gubernur akan mencari solusi agar desa tetap bergairah membangun, tidak hanya infrastrukturnya tetapi juga SDM-nya.”
Kepala Desa Cibiru Hilir, Dadang S, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan reses tersebut. Ia menyebutkan kegiatan seperti ini memberi semangat baru kepada warga dan pemerintah desa meski menghadapi keterbatasan anggaran. “Saya sangat berterima kasih atas kedatangan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kedatangan ini memberikan semangat terhadap warga — khususnya saya sebagai kepala desa — untuk terus membangun meski kondisi anggaran serba terbatas. Kita harus berdaya saing dan memberdayakan diri agar tidak ketergantungan. Semoga kunjungan ini membawa berkah dan semangat baru bagi Desa Cibiru Hilir,” ujarnya.
Panitia dan peserta reses mencatat beberapa aspirasi konkret yang akan ditindaklanjuti, Dra. Hj. Tia Fitriani berupaya menyampaikan poin-poin tersebut kepada jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait agar mendapat prioritas dalam perencanaan dan anggaran berikutnya.
Acara Reses II ini menutup rangkaian kegiatan dengan penegasan komitmen bersama antara wakil rakyat, pemerintah desa, dan masyarakat untuk melanjutkan dialog dan kerja sama demi percepatan pembangunan yang inklusif di wilayah Kabupaten Bandung.