RESES I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026:
Dr. H. Cucun A. Syamsurizal di Majakerta, Majalaya
Majakerta, Majalaya — 15 Oktober 2025 — Dr. H. Cucun A. Syamsurizal, M.A.P., Anggota DPR RI (A-16) sekaligus Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB, menggelar Reses I Tahun Sidang 2025–2026 di Graha Sajabat Sabilulungan, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/10/2025). Kegiatan bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjelaskan capaian dan program kerja yang telah dan akan dijalankan oleh legislator tersebut.
Acara dimulai secara khidmat dengan pembacaan basmalah, lantunan ayat suci Al-Qur’an oleh Ustadz Rahmat, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kegiatan dihadiri tokoh setempat dan unsur Forkopimcam, antara lain KH. Haedar Mustofa (Rois Syuriah PCNU Kabupaten Bandung), Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H. (Ketua DPRD Kabupaten Bandung), perwakilan Danramil dan Kapolsek Majalaya, serta Kepala Kecamatan Majalaya Rofiran.
Pada sesi utama, Dr. H. Cucun menyampaikan paparan dan membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi warga. Dalam sambutannya ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pihak dan menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan unsur masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Assalamualaikum… Yang terhormat Rois Syuriah PCNU Kab. Bandung KH. Haedar Mustofa, yang terhormat putra Dapil 5, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., Ketua DPRD Kab. Bandung… Kita buktikan bagaimana dipimpin perempuan — sentuhan tangan perempuan — kita coba bangun Kabupaten Bandung sinergi dengan eksekutif,” ujar Dr. Cucun saat membuka sesi reses.
Dr.H.Cucun juga menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan di DPR RI dan posisi serta tanggung jawab pimpinan lembaga: “Puncak tertinggi karir di DPR itu adalah pimpinan DPR RI… yang lima itu adalah kolektif, kolegial satu kesatuan. Tidak bisa keputusan diambil hanya oleh tiga atau empat orang; harus lima-limanya sebagai satu kesatuan.” Ia menegaskan bahwa segala kebijakan harus diupayakan untuk kemaslahatan umat dari Sabang sampai Merauke.
Dalam paparan capaian kerjanya, Dr. Cucun menyebutkan kontribusinya di bidang infrastruktur selama lima tahun terakhir — termasuk program perbaikan jalan melalui skema APBN. “Kalau ukur kinerja saya, total infrastruktur yang kemarin selama saya 5 tahun menjadi pimpinan Badan Anggaran kurang lebih 320 kilometer jalan yang saya bawa dan perbaiki melalui skema APBN,” ujarnya, seraya menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk merealisasikan program tersebut.
Dia juga menyinggung program perumahan layak bagi masyarakat kurang mampu (BSPS) yang dibawa sejak 2019 hingga 2024. Menurutnya, meskipun belum merata, program tersebut memberikan manfaat nyata. Untuk 2025, kata Dr. Cucun, ada penyesuaian anggaran sehingga realisasi program sempat dihentikan sementara, dan pihaknya menargetkan kelanjutan pada 2026: “Tahun 2025 puasa dulu sebab anggarannya di efisiensi, baru kita akan mulai lagi tahun 2026.”
Dalam dialog, Dr. Cucun menerangkan bahwa Dapil 5 memiliki 426 RW yang menjadi ujung tombak penyampaian aspirasi: “Kita ini punya 426 RW di wilayah Dapil 5 yang menjadi katalisator — mediator apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Dapil 5 yang bisa langsung dengan saya.” Ia juga menyebutkan keberadaan perwakilan yang ditugaskan untuk membantu penyaluran aspirasi, termasuk Bu Hj. Reny dan H. Didi yang mendapat tugas khusus darinya.
Reses yang berlangsung di Graha Sajabat Sabilulungan tersebut juga menjadi wadah warga menyampaikan berbagai keluhan dan usulan, mulai kebutuhan infrastruktur jalan, perumahan, hingga pelayanan dasar. Turut hadir perwakilan unsur keamanan dan pemerintahan kecamatan yang menjanjikan tindak lanjut koordinasi untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Penutupan acara diwarnai komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antar-pihak demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya wilayah Majalaya dan sekitarnya. Dr. Cucun menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui jalur yang tepat di DPR serta memastikan koordinasi dengan pemerintah daerah berjalan intensif.